was successfully added to your cart.

Indonesia disebut menjadi salah satu negara penyumbang sampah plastik di laut. Terbesar kedua setelah Cina. Keberadaan limbah plastik tersebut akan menjadi pembahasan serius di forum pertemuan anggota PBB tentang Keanekaragaman Hayati (UN Biodiversity), di Sharm El Sheikh, Mesir, 19-29 November 2018.

Peneliti LIPI Indonesia – Hagi Yulia Sugeha

“Limbah dari mikroplastik ini akan dibahas dalam forum dengan tema Ecologically or Biologicaly Significant Marine Areas (EBSAs), itu dimulai Senin 19 November,” kata Hagi Yulia Sugeha, delegasi Indonesia dari Pusat Penelitian Oceanografi (P2O) LIPI, begitu disambangi, di Konferensi UN Biodiversity, Mesir, Sabtu (17/11/2018).

Yulia mengatakan pada pertemuan tingkat tinggi tentang keanekaragaman hayati itu, Indonesia diminta di antaranya menyampaikan kondisi biodiversitas terkini. Termasuk sampah dan dampaknya terhadap ekosistem di laut saat ini.

Yulia mengemukakan, limbah plastik sangat rentan bagi keberlangsungan ekosistem laut, seperti terumbu karang dan seagrass (lamun). Ukurannya sangat kecil dan mudah dimakan biota laut akan mengancam populasi biodiversitas sekitarnya.

Hasil kajian sementara, lanjut Yulia, LIPI menemukan beberapa biota laut terpapar mikroplastik; fosil hidup atau ikan purba di laut Bunaken, Sulawesi Utara, ditemukan mikroplastik di dalam perutnya. Juga kerang hijau di Teluk Jakarta yang terpapar logam berat. “Termasuk ikan Tuna di beberapa perairan di Indonesia,” ujar dia.

Dampak ke Manusia

Yulia menjelaskan, meski beberapa jenis ikan terpapar mikroplastik namun belum berdampak pada manusia di Indonesia. Karena sejauh ini belum ada laporan orang Indonesia yang meninggal karena memakan ikan yang terpapar mikroplastik.

Meski begitu, Yulia menyatakan, pencemaran limbah plastik ini, penelitiannya baru sebatas mengecek ada tidaknya sampah itu ada di dalam tubuh ikan. “Sebab untuk mengecek seberapa besar dampak yang ditimbulkan, LIPI tidak hanya melihat ke manusia tapi juga ke lingkungannya. Karena kita tahu di dalam laut itu ada rantai makanan; dari mikroba dimakan plankton, plankton dimakan ikan kecil, ikan kecil dimakan ikan besar, dan ikan besar dimakan manusia. Nah, untuk melihat dampaknya itu kita harus cek dulu setiap tingkatan level konsumen ini,” kata dia.

“Untuk kajian ini, di Indonesia khususnya yang dilakukan LIPI lebih ke etnografi. Seperti di Teluk Jakarta, Pantai Bali, Bunaken, dan beberapa laut di perairan Indonesia. Wilayah yang diamati ini masuk sebagai kawasan ecotourism.”

Asisten Deputi Sumber Daya Hayati Kementerian Koordinator Bidang Kemaritiman, DR Andri Wahyono menyatakan, komitmen Indonesia terhadap dampak sampah plastik ini tampak pada beberapa program nasional untuk meningkatkan kesadaran masyarakat mengurangi penggunaan plastik. Menurut Andri, Indonesia konsisten mendukung pembahasan isu sampah plastik di laut ini juga terlihat di berbagai forum global, termasuk Konferensi Keanekaragaman Hayati di Mesir.

Delegasi Indonesia Bidang Maritim di Konferensi UN Biodiversity itu menambahkan, pembahasan sampah plastik dan mikroplastik tersebut untuk meningkatkan kesadaran global mengenai perlunya tindakan kolektif dalam mengatasi sampah plastik di laut dan dampaknya terhadap lingkungan dan biodiversitas.

 

DR Andri delegasi Indonesia Bidang Kemaritiman di UN Biodiversity

“(Juga) dalam pembahasan EBSAs di COP 14 di Mesir, Indonesia kembali ingin mepertegas pengertian marine jurisdiction. Bagi Indonesia national jurisdiction mencakup 12 mil, juga ZEE, dan continent. Indonesia memandang bahwa penetapan EBSAs ini harus diikuti dengan pengelolaannya secara efektif, sehingga Indonesia juga menekankan pentingnya efektifitas pengelolaan, terutama mengenai pembiayaan, SDM, dan kerjasama antar negara pada EBSAs yang lintas batas,” kata Andri ketika dikonfirmasi di Hall Convention International, Sharm El Sheikh, Mesir, Minggu (18/11/2018).

Karena itu, lanjut Andri, Indonesia akan mengusulkan adanya pertimbangan aspek pengelolaan wilayah dalam penentuan EBSAs yang mencakup aspek sosial, ekonomi, budaya dan politik, terutama untuk EBSAs lintas batas Negara.

“Karena selama ini penetapan EBSAs hanya didasarkan pada kriteria-kriteria ilmiah dan keanekaragaman hayati saja. Juga tantangan pengelolaan EBSAs sejauh ini di CBD sendiri belum memberikan pedoman maupun referensi, sehingga Indonesia akan menyampaikan opsi-opsi pengelolaan EBSAs yang diminta untuk dapat dibahas lebih lanjut oleh Sekretariat CBD,” kata Andri.

“Opsi-opsi pengelolaan tersebut adalah bahwa EBSAs dikelola sebagai kawasan konservasi, dikelola dalam kerangka pengelolaan WPP, dan dikelola dalam mekanisme tata ruang laut.”

Hairil Abdul Rahim

About Hairil Abdul Rahim